Key insights and market outlook
Presiden Prabowo Subianto menjamin bahwa Papua akan menerima 10% saham Freeport. Janji ini datang saat pemerintah berencana untuk meningkatkan kepemilikan saham Freeport. Presiden memerintahkan para pemimpin daerah di Papua untuk membahas distribusi saham ini, terutama mengingat rencana pembelian saham tambahan 12%. Velix Wanggai, Ketua Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua, menyatakan bahwa pembicaraan ini akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM.
PT Freeport Indonesia, anak perusahaan Freeport-McMoRan, telah beroperasi di Papua selama beberapa dekade. Kegiatan pertambangan perusahaan ini telah menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi wilayah tersebut. Pada 2018, pemerintah Indonesia memperoleh 10% saham Freeport, dengan sisanya dimiliki oleh Freeport-McMoRan dan investor lain.
Dalam pidato baru-baru ini kepada para pemimpin daerah di Papua, Presiden Prabowo Subianto menjamin bahwa wilayah tersebut akan menerima 10% saham Freeport. Janji ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kepemilikan dan kontrol lokal atas operasi perusahaan. Presiden memerintahkan para pemimpin daerah untuk membahas distribusi saham ini, terutama mengingat rencana pembelian saham tambahan 12%.
Velix Wanggai, Ketua Komite Percepatan Otonomi Khusus Papua, menyatakan bahwa pembicaraan tentang distribusi saham akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri ESDM. Ini memastikan bahwa proses akan dilakukan secara transparan dan adil, mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.
Pengalokasian 10% saham Freeport kepada Papua diperkirakan akan memiliki dampak positif pada ekonomi wilayah tersebut. Peningkatan kepemilikan dan kontrol lokal atas operasi perusahaan akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat lokal, termasuk pendapatan dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendukung pengembangan Papua dan mempromosikan kesejahteraan masyarakatnya.
Freeport Share Allocation to Papua
Government's Increased Stake in Freeport