Prabowo Ogah Tinjau Daftar Perusahaan yang Terancam Sanksi

Kekhawatiran atas Hubungan Pribadi

Presiden Prabowo Subianto telah menolak untuk meninjau daftar perusahaan yang telah diidentifikasi sebagai tidak patuh terhadap peraturan dan menghadapi potensi sanksi, termasuk pencabutan izin. Keputusan ini diambil karena Prabowo khawatir akan menemukan nama-nama kenalan atau rekan bisnis dalam daftar tersebut. Selama acara publik di Karawang pada 7 Januari 2026, Prabowo mengungkapkan bahwa dia telah ditawari daftar tersebut namun memilih untuk tidak memeriksanya, dengan alasan potensi bias pribadi.

Latar Belakang Perusahaan Nakal

Perusahaan-perusahaan yang dimaksud terutama diidentifikasi melalui operasi yang dilakukan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sebuah badan pemerintah yang bertugas menegakkan kepatuhan di kawasan hutan. Pelanggaran berkisar dari degradasi lingkungan hingga penebangan liar dan pelanggaran kehutanan lainnya. Upaya pemerintah untuk menindak pelanggaran ini telah berlangsung, dengan pencabutan izin sebagai salah satu sanksi terberat yang dijatuhkan pada entitas yang tidak patuh.

Implikasi dari Keputusan Prabowo

Keraguan Prabowo untuk terlibat dengan daftar tersebut menyoroti kompleksitas tata kelola ketika hubungan pribadi berpotongan dengan tugas resmi. Dengan menghindari paparan terhadap daftar tersebut, Prabowo bertujuan untuk menjaga imparsialitas dan menghindari potensi konflik kepentingan. Keputusan ini menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin dalam menyeimbangkan hubungan pribadi dengan tuntutan peran resmi mereka.