Belanja APBD Melambat saat Pengelolaan Fiskal Menghadapi Tantangan

Realisasi Belanja yang Lambat

Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Indonesia menghadapi tantangan signifikan menjelang akhir tahun 2025. Hingga pertengahan Desember 2025, belanja daerah baru mencapai 70,81% dari total alokasi, sementara pendapatan daerah telah mencapai 82,93% pada periode yang sama. Perbedaan ini menyoroti masalah efektivitas pengelolaan fiskal daerah.

Analisis Ahli

Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI), memberikan wawasan berharga tentang masalah ini. Menurut Banjaran, lambatnya realisasi belanja daerah terutama disebabkan oleh pengelolaan fiskal daerah yang belum efektif bukan karena kurangnya dana. Penilaian ini didukung oleh data APBN Kita Edisi Desember 2025 yang menunjukkan bahwa transfer pemerintah pusat ke daerah (TKD) telah terealisasi sebesar 91,5% dari total alokasi hingga 30 November 2025.

Ketersediaan Dana Bukan Masalah Utama

Tingkat realisasi TKD yang tinggi menunjukkan bahwa masalah tidak terletak pada ketersediaan dana, melainkan pada kemampuan pemerintah daerah untuk melaksanakan anggaran secara efektif. Banjaran menekankan bahwa perbedaan signifikan antara penerimaan dan realisasi belanja menunjukkan masalah mendasar dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah.

Implikasi bagi Pembangunan Daerah

Lambatnya pencairan dana APBD dapat memiliki implikasi signifikan bagi proyek pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Menjelang akhir tahun, terdapat kekhawatiran bahwa penundaan belanja dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek infrastruktur dan layanan publik yang krusial, berpotensi berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan lanskap ekonomi yang lebih luas.