Gubernur Riau Ditangkap dalam Kasus Pemerasan Besar-Besaran

KPK Melakukan Operasi Tangkap Tangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan operasi tangkap tangan (OTT) besar-besaran pada 3 November 2025, di Provinsi Riau, yang berujung pada penangkapan Gubernur Abdul Wahid dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Operasi ini merupakan bagian dari investigasi terkait dugaan pemerasan di Departemen Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Pemukiman, dan Pertanahan (PUPR PKPP) Provinsi Riau.

Temuan Utama dari Operasi

1. Penyitaan Uang Tunai dalam Jumlah Besar: KPK menyita total Rp1,6 miliar selama operasi, termasuk Rp800 juta dari Kepala UPT 3 dan mata uang asing setara dengan Rp800 juta dari rumah Abdul Wahid di Jakarta.
2. Mekanisme Pemerasan: Investigasi mengungkapkan skema pemerasan sistematis di mana pejabat diminta membayar 2,5% hingga 5% dari alokasi proyek sebagai "biaya" kepada Abdul Wahid.
3. Ancaman Pemecatan: Abdul Wahid diduga mengancam akan memecat pejabat yang gagal memenuhi tuntutan pemerasan, yang disebut sebagai "Jatah Preman".
4. Dampak Keuangan: Jumlah total yang diserahkan kepada Abdul Wahid mencapai Rp4,05 miliar, dengan bawahan terpaksa menggunakan dana pribadi, menjual aset, atau meminjam dari bank untuk memenuhi tuntutan.

Latar Belakang dan Implikasi

Kasus pemerasan ini terungkap di tengah Provinsi Riau menghadapi defisit anggaran sebesar Rp1,3 triliun dan tunggakan pembayaran sebesar Rp2,2 triliun pada Maret 2025. Meskipun menghadapi tantangan keuangan ini, Abdul Wahid terus menuntut pembayaran pemerasan dari bawahannya.

Tindakan KPK menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi di tingkat tertinggi pemerintahan daerah. Kasus ini menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dalam pengelolaan anggaran daerah dan alokasi proyek infrastruktur.