Key insights and market outlook
Bank-bank milik negara di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) antara pertengahan Desember hingga akhir Desember 2025, melakukan perubahan signifikan dalam kepemimpinan dan tata kelola perusahaan. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melakukan reshuffle jajaran komisaris, sementara PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) mengubah status hukumnya menjadi 'Persero'. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) juga melakukan perubahan penting dalam kepemimpinan dan penyesuaian tata kelola.
Bank-bank milik negara di bawah Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) - yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) - menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) antara pertengahan Desember hingga akhir Desember 2025. Rapat-rapat ini menghasilkan perubahan signifikan dalam struktur kepemimpinan dan tata kelola perusahaan di bank-bank besar Indonesia tersebut.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menggelar RUPSLB pada 19 Desember 2025, di mana pemegang saham menyetujui reshuffle signifikan pada jajaran komisaris. Zulkifli Zaini diangkat sebagai Komisaris Utama baru, menggantikan Kuswiyoto, sementara M. Rudy Salahuddin Ramto mengambil alih posisi Wakil Komisaris Utama dari Zainudin Amali. B. Bintoro Kunto Pardewo diangkat sebagai Komisaris Independen. Perubahan ini dilakukan untuk memperkuat pengawasan dan arah strategis bank. RUPSLB juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terutama untuk meningkatkan kerangka pengawasan sesuai dengan Undang-Undang BUMN yang baru.
Dalam langkah signifikan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) menggelar RUPSLB pada 22 Desember 2025, di mana pemegang saham menyetujui perubahan status hukum bank menjadi 'Persero', menjadikannya perusahaan perseroan milik negara. Perubahan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat peran bank-bank milik negara dalam perekonomian. RUPSLB juga menyetujui berbagai perubahan pada Anggaran Dasar Perseroan, termasuk penyesuaian jangka waktu pendirian perusahaan dan penguatan hak-hak khusus pemerintah melalui saham Seri A Dwiwarna.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan RUPSLB pada 17 Desember 2025, yang menghasilkan perubahan signifikan dalam kepemimpinannya. Rapat memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Agus Noorsanto (Wakil Direktur Utama), Achmad Solichin Lutfiyanto (Direktur Human Capital & Compliance), Mucharom (Direktur Manajemen Risiko), dan Nancy Adityasari (Direktur Consumer Banking). Viviana Dyah Ayu Retno Kumalasari dipromosikan menjadi Wakil Direktur Utama, sementara direktur baru diangkat: Mahdi Yusuf (Direktur Legal & Compliance), Ety Yuniarti (Direktur Manajemen Risiko), Aris Hartanto (Direktur Consumer Banking), dan Achmad Royadi (Direktur Finance & Strategy).
BBNI menggelar RUPSLB pada 15 Desember 2025, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Febrio Nathan Kacaribu sebagai Komisaris, menggantikan Suminto yang masa jabatannya berakhir pada 8 Oktober 2025. Rapat juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang BUMN yang baru, terutama terkait kerangka pengawasan oleh Holding Operasional. Selain itu, RUPSLB mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2026 setelah memperoleh persetujuan tertulis dari pemegang saham Seri B Terbanyak.
Serangkaian RUPSLB di bank-bank Himbara menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola dan efisiensi operasional bank-bank milik negara. Perubahan kepemimpinan dan penyesuaian tata kelola diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bank-bank untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan. Perubahan ini juga mencerminkan upaya bank-bank untuk beradaptasi dengan lanskap regulasi yang berkembang dan meningkatkan daya saing mereka di industri perbankan.
EGMS Leadership Changes
Corporate Governance Updates
State-Owned Bank Reforms