Penunggak Pajak Dibebaskan Setelah Lunasi Utang Rp 25,46 M

Pembebasan Segera Setelah Pembayaran Lunas

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I membebaskan seorang penunggak pajak berinisial SHB dari penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang setelah yang bersangkutan melunasi seluruh tunggakan pajaknya. Pembayaran yang dilakukan meliputi utang pajak pokok sebesar Rp 25.461.551.451 dan biaya penagihan sebesar Rp 7.588.000.

Kepatuhan terhadap Regulasi

Pembebasan ini dilakukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 61/2023, yang mengatur bahwa penanggung pajak harus dibebaskan setelah melunasi seluruh kewajiban pajak dan biaya penagihan. Regulasi ini menekankan komitmen otoritas pajak Indonesia untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlakuan manusiawi terhadap penunggak pajak.

Kondisi Penahanan dan Proses Pembebasan

Selama masa penahanan, DJP memastikan bahwa hak-hak dasar SHB tetap terpenuhi selama berada di Lapas Semarang. Keputusan untuk membebaskan dibuat segera setelah verifikasi pembayaran lunas, menunjukkan efektivitas mekanisme penagihan pajak yang diterapkan.