Praktik Underinvoicing Meningkatkan Kekhawatiran tentang Efektivitas Bea Cukai

Kasus Underinvoicing yang Meningkat

Pemerintah Indonesia menghadapi sorotan meningkat terkait efektivitas operasi bea cukai akibat lonjakan signifikan dalam praktik underinvoicing. Praktik ini melibatkan pernyataan nilai transaksi impor yang lebih rendah dari yang sebenarnya, yang dapat menyebabkan kerugian pendapatan pemerintah yang substansial. Menurut data terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), saat ini terdapat 463 eksportir yang diduga melakukan underinvoicing komoditas sawit. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari 282 eksportir yang diidentifikasi pada awal November 2025.

Implikasi terhadap Pendapatan dan Perdagangan

Lonjakan kasus underinvoicing menimbulkan kekhawatiran serius tentang kemampuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mengawasi dan mengatur aliran barang masuk ke Indonesia secara efektif. Sebagai otoritas bea cukai di bawah Kementerian Keuangan, DJBC memainkan peran penting dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan impor dan pengumpulan bea masuk yang tepat. Meningkatnya kasus underinvoicing menunjukkan potensi kelemahan dalam mekanisme pengawasan DJBC.

Respons Pemerintah

Pemerintah kemungkinan akan menghadapi tekanan untuk memperkuat penegakan bea cukai dan meningkatkan sistem pengawasan untuk mencegah kerugian pendapatan lebih lanjut. Peningkatan underinvoicing tidak hanya mempengaruhi pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan bagi bisnis yang patuh. Ketika situasi berkembang, pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik impor dan prosedur bea cukai dapat diharapkan.