Key insights and market outlook
Pemerintah Indonesia menggunakan sistem desil untuk mengkategorikan warga negara ke dalam 10 tingkat kesejahteraan, menentukan kelayakan untuk program bantuan sosial seperti PKH, BPNT/Program Sembako, dan PBI-JK. Klasifikasi ini berkisar dari Desil 1 (sangat miskin) hingga Desil 10 (terkaya). Warga dapat memeriksa status desil mereka secara online untuk memverifikasi kelayakan mereka untuk bantuan pemerintah. Sistem ini membantu memastikan bahwa bantuan sosial menjangkau populasi yang paling rentan.
Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem klasifikasi kesejahteraan yang dikenal sebagai desil, yang membagi populasi ke dalam 10 kategori berbeda berdasarkan status ekonomi mereka. Sistem ini sangat penting dalam menentukan kelayakan untuk berbagai program bantuan sosial. Klasifikasi desil berkisar dari Desil 1, yang mewakili 10% populasi termiskin, hingga Desil 10, yang mencakup warga negara terkaya.
Sistem desil secara langsung terkait dengan distribusi program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Penerima Iuran BPJS Kesehatan (PBI-JK). Warga yang dikategorikan dalam kelompok desil rendah (Desil 1 hingga Desil 4) biasanya dianggap layak untuk program-program ini. Pemerintah mengandalkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk menilai dan menetapkan peringkat desil kepada individu.
Warga dapat memverifikasi status desil mereka secara online untuk menentukan apakah mereka masih memenuhi syarat untuk bantuan sosial. Pemeriksaan ini membantu mencegah informasi yang salah dan memastikan bahwa mereka yang membutuhkan dukungan diidentifikasi dengan benar. Proses verifikasi online dirancang untuk dapat diakses, memungkinkan warga untuk memahami klasifikasi kesejahteraan mereka dan manfaat yang berhak mereka dapatkan.
Sistem desil adalah alat vital bagi pemerintah Indonesia untuk menargetkan bantuan sosial secara efektif. Dengan mengkategorikan populasi ke dalam tingkat kesejahteraan yang berbeda, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien, memastikan bahwa bantuan mencapai mereka yang paling membutuhkannya. Sistem ini tidak hanya membantu dalam mengurangi kemiskinan tetapi juga dalam menjaga distribusi manfaat sosial yang transparan dan adil.
Social Assistance Distribution
Welfare Classification Update