Surat Edaran Gubernur Jabar Larangan ODOL Dikritik

Upaya Regulasi yang Salah Alamat

Surat edaran Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan truk over dimension overloaded (ODOL) baru-baru ini mendapat kritik dari para ahli hukum karena ditujukan kepada entitas swasta bukan instansi pemerintah. Kritik ini berfokus pada kedudukan hukum dan penerapan yang tepat dari surat edaran dalam penegakan regulasi.

Kedudukan Hukum Surat Edaran

Valerianus Beatae Jehanu, pakar hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, menyatakan bahwa penggunaan surat edaran untuk mengatur kegiatan masyarakat dan bisnis melampaui kewenangan administratif dan merusak kepastian hukum. Menurut Valerianus, surat edaran bukan bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan sehingga hanya memiliki kekuatan mengikat internal dalam administrasi pemerintahan.

Implikasi bagi Penegakan Regulasi

Pakar hukum tersebut menyarankan agar surat edaran seharusnya menginstruksikan dinas terkait untuk menegakkan peraturan yang sudah ada mengenai truk ODOL, bukan membuat ketentuan baru untuk pihak eksternal. Pendekatan ini akan menjaga jalur hukum yang tepat untuk tindakan penegakan hukum sambil menghindari kebingungan yang disebabkan oleh penujukan langsung kepada entitas swasta melalui dokumen yang tidak memiliki kekuatan hukum.

Dampak pada Bisnis dan Tata Kelola

Kasus ini menyoroti tantangan yang terus berlanjut dalam lingkungan regulasi di Indonesia di mana dokumen administratif terkadang digunakan di luar cakupan hukumnya. Penggunaan surat edaran yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakpastian bagi bisnis dan berpotensi mengganggu operasional. Hal ini juga menekankan perlunya pedoman yang lebih jelas tentang penggunaan dokumen administratif yang tepat dalam penegakan regulasi.