Larangan Sawit oleh Gubernur Jabar Menuai Kekhawatiran Petani dan Pemangku Kepentingan

Latar Belakang Larangan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menerbitkan surat edaran pada 29 Desember 2025 yang melarang penanaman kelapa sawit di Jawa Barat melalui Surat Edaran Nomor 187/PM.05.02.01/PEREK. Langkah ini memicu reaksi dari berbagai pemangku kepentingan, terutama petani dan organisasi yang mewakili kepentingan mereka.

Respons Industri dan Kekhawatiran

Mansuetus Darto, Ketua Umum POPSI, mengungkapkan kekhawatiran bahwa larangan tersebut bisa berdampak negatif bagi petani. Ia menekankan pentingnya mempertimbangkan kapasitas Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di wilayah tersebut saat mengevaluasi pembatasan ini. Kapasitas pabrik-pabrik ini merupakan faktor penting karena merupakan bagian dari rantai pasok yang secara langsung mempengaruhi mata pencaharian petani.

Implikasi bagi Petani dan Industri

Larangan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat memiliki implikasi signifikan bagi petani dan industri sawit. Meskipun keputusan gubernur mungkin bertujuan untuk kepentingan lingkungan atau lainnya, dampaknya terhadap sektor pertanian dan industri terkait perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Pembatasan ini dapat menyebabkan potensi kerugian bagi petani yang secara tradisional bergantung pada budidaya kelapa sawit.

Langkah ke Depan

Kekhawatiran yang diungkapkan oleh POPSI menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang mempertimbangkan baik masalah lingkungan maupun kepentingan ekonomi petani. Evaluasi komprehensif terhadap dampak larangan, termasuk efeknya terhadap pemanfaatan kapasitas pabrik kelapa sawit yang ada, sangat penting untuk mengembangkan solusi yang berkelanjutan.