Key insights and market outlook
Kebijakan moratorium izin perumahan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengancam proyek senilai lebih dari Rp3,5 triliun 2
Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memberlakukan moratorium penerbitan izin perumahan baru di seluruh kabupaten dan kota. Kebijakan ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyelesaikan kajian risiko bencana dan penyesuaian dokumen tata ruang sebelum izin baru dapat diterbitkan 3
Moratorium ini mengancam proyek senilai lebih dari Rp3,5 triliun, menurut Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) 2
Sektor properti sudah mengalami perlambatan akibat menurunnya daya beli. Hambatan regulasi tambahan ini muncul ketika pertumbuhan kredit pemilikan rumah (KPR) hanya mencapai 6,9% year-on-year per November 2025, lebih rendah dari pertumbuhan kredit secara keseluruhan yang mencapai 7,9% 3
Pengembang berbeda terdampak dalam cara yang bervariasi. Misalnya, GPRA telah mengonfirmasi bahwa proyek-proyek mereka di Jawa Barat tetap berjalan sesuai rencana karena telah memiliki izin sebelum moratorium 1
Moratorium ini merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan perencanaan tata ruang dan manajemen risiko bencana di Jawa Barat. Pemerintahan Gubernur Dedi Mulyadi bertujuan memastikan bahwa pembangunan perumahan baru sesuai dengan rencana tata ruang yang telah diperbarui dan telah melalui penilaian risiko yang menyeluruh 3
West Java Property Permit Moratorium
Housing Project Delays
Regulatory Policy Change